Tangerang DataNews8.com – Pola penganggaran di lingkungan Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, pada Tahun Anggaran 2026 menuai kritik keras dari elemen masyarakat dan pemerhati kebijakan publik. Pasalnya, selain pos Belanja Natura dan Pakan-Natura dengan kode RUP 63704473 senilai Rp 457.000.000, terungkap pula alokasi Belanja Makan dan Minum Rapat yang mencapai Rp 906.052.000 dalam puluhan paket pengadaan. Kamis (12/11/26)
Jika digabungkan, anggaran yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi dan logistik rapat di tingkat kecamatan tersebut menembus angka Rp1,36 miliar dalam satu tahun anggaran. Besarnya angka belanja rutin birokrasi ini dinilai janggal, tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi warga, serta bertolak belakang dengan instruksi pemerintah pusat mengenai efisiensi belanja seremonial dan operasional perkantoran.
Berdasarkan penelusuran data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, tingginya pagu belanja natura dan konsumsi rapat memicu kecurigaan publik terkait potensi pemborosan hingga dugaan praktik pemecahan paket (split paket) untuk menghindari mekanisme tender terbuka.
"Ini angka yang sangat tidak wajar untuk level kecamatan. Ketika belanja makan minum rapat saja sudah menyedot Rp 906 juta, ditambah lagi belanja natura Rp 457 juta, totalnya lebih dari Rp 1,3 miliar habis hanya untuk urusan konsumsi. Publik berhak curiga, apakah anggaran sebesar itu benar-benar terserap untuk kepentingan masyarakat atau sekadar memanjakan operasional birokrasi?" tegas Sahadi Ketua MCG.
Sahadi, Ketua MCG, menilai bahwa anggaran miliaran rupiah tersebut seharusnya diprioritaskan untuk program pemberdayaan ekonomi warga, perbaikan infrastruktur lingkungan, atau penanganan masalah sosial yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Gunung Kaler.
Atas temuan data tersebut, publik mendesak Camat Gunung Kaler segera membuka secara transparan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) beserta rincian realisasi paket RUP 63704473 dan puluhan paket makan-minum rapat tersebut. Inspektorat Daerah Kabupaten Tangerang serta aparat penegak hukum juga didesak segera turun melakukan audit investigatif guna memastikan tidak ada penyimpangan maupun potensi kerugian keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Gunung Kaler belum memberikan keterangan resmi terkait rincian spesifikasi barang maupun urgensi tingginya alokasi belanja konsumsi tersebut.
(Tim)
Komentar
Posting Komentar