Dugaan NIK Ganda Direktur PT IMI Disorot, Nama Pejabat Pemkab Batang Ikut Terseret

BATANG | DATANEWS8.COM — Dugaan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda yang dikaitkan dengan Direktur PT Indoraya Multi Internasional (PT IMI), Shoraya Lolyta Octaviana, memasuki babak baru. Persoalan yang bermula dari sengketa hukum tersebut kini turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batang karena terdapat data kependudukan yang disebut mencantumkan nama pejabat daerah sebagai orang tua.

Temuan tersebut diungkap oleh Kantor Hukum ADVOKASI.ID saat mendampingi Dani Purwanti dan Retno Setyowati dalam persoalan hukum yang berkaitan dengan PT IMI. Tim hukum mengaku menemukan adanya dugaan dua NIK yang tercatat atas nama Shoraya.

Salah satu data yang dipersoalkan disebut mencantumkan nama Budhi Santoso dan Puji Utami sebagai orang tua kandung Shoraya.

Budhi Santoso diketahui merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Batang, sementara Puji Utami merupakan seorang PNS yang mengajar di SMP Negeri 8 Batang.

Menurut pihak pelapor, Shoraya juga pernah tinggal di kediaman Budhi Santoso dan Puji Utami ketika masih bersekolah. Fakta tersebut kemudian menjadi bagian dari persoalan yang diminta untuk diklarifikasi kepada instansi berwenang.

BKPSDM Pastikan Laporan Diperiksa

Laporan terkait persoalan tersebut disebut telah disampaikan kepada BKPSDM Kabupaten Batang sejak 24 Juni 2026.

Pada Jumat (14/8/2026), Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kabupaten Batang, Tati Gondo Wartono, menyampaikan bahwa laporan tersebut telah masuk dalam proses pemeriksaan.

Karena nama pejabat yang dikaitkan dalam laporan menduduki jabatan struktural eselon II, proses pemeriksaan disiplin ASN mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.

Dalam mekanisme tersebut, pemeriksaan terhadap pejabat bersangkutan dilakukan oleh atasan yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan kepegawaian.

Pelapor Serahkan Dokumen

Pihak pelapor menegaskan bahwa laporan tersebut disampaikan untuk meminta kepastian mengenai keabsahan data kependudukan, bukan untuk mengambil kesimpulan sebelum proses pemeriksaan selesai.

Donni Taufiq dari Kantor Hukum ADVOKASI.ID mengatakan pihaknya menyerahkan dokumen dan temuan kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

“Yang kami persoalkan adalah fakta dan dokumen keberadaan dua NIK atas nama Shoraya, di mana salah satunya mencantumkan nama pejabat publik sebagai orang tua kandung. Kami tidak mengambil kesimpulan sendiri, makanya fakta ini kami serahkan ke instansi berwenang,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana data tersebut dapat tercatat, siapa yang mengajukan, serta dokumen apa yang menjadi dasar pencatatan.

Menunggu Hasil Pemeriksaan

Kini perhatian publik tertuju pada proses pemeriksaan yang dilakukan Pemkab Batang. Persoalan tersebut diharapkan dapat diungkap berdasarkan dokumen dan fakta yang terverifikasi, sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status data kependudukan yang dipersoalkan sekaligus memastikan ada atau tidaknya pelanggaran yang melibatkan aparatur pemerintah.

Hingga proses pemeriksaan selesai, seluruh dugaan tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai informasi yang sedang diverifikasi dan tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum.

(Redaksi/Tim)